T indakan anar­kis­tis menyusul Pemilu­kada Kota Palopo, Sulawesi Selatan, member­sit­kan sisi kelam dari demokrasi kita. Ruang kebe­basan yang dimungkinkan demokrasi digu­nakan untuk membunuh nilai-nilai demokrasi. Kekerasan adalah musuh utama demokrasi, berten­tangan dengan spirit dan substansinya. Tak lain karena demokrasi sebagai jalan hidup (way of life) dengan seperang­kat institusinya merupakan suatu sarana nonkekerasan. Di bawah kondisi-kondisi demokratis, kekuasaan dan kepentingan tidak bisa dipero­leh melalui jalan pemaksaan, melainkan melalui jalan konsensus yang memerlukan penghormatan publik pada orang lain yang setara meski­pun berbeda.      Demokrasi juga merupa­kan suatu sistem pembagian kekuasaan secara legal yang aktor-aktornya sama-sama menghindari bahaya kekerasan dan sama-sama diuntungkan oleh ketiadaan kekerasan. Ekspresi kekerasan di Palopo dan juga daerah lain­nya di Tanah Air mengindi­kasikan bahwa kecepatan perubahan prosedur dan k

Ada tiga negara di dunia yang menggunakan hanya dua warna ( merah dan putih ) pada desain benderanya, yaitu Republik Indonesia, Kerajaan Monaco dan Polandia. Masing - masing dari 3 negara tersebut menggunakan desain bendera dua warna sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Masing-masing mempunyai sejarah sendiri, juga mem­punyai tafsiran sendiri tentang arti warna merah dan putih yang mereka gunakan sebagai bendera kebangsaan. Negara manakah yang lebih dulu menggunakan desain dwi warna ( merah dan putih ) untuk pertama kalinya hingga hari ini ? Bendera Polandia terdiri atas dua garis horizontal dengan lebar yang sama, bagian atas putih dan bagian bawah merah. Dua warna tersebut didefinisikan dalam konstitusi Polandia sebagai warna nasional. Putih dan merah secara resmi diadopsi sebagai warna nasional pada tahun 1831. Hal itu didasarkan atas tincture (warna) khas dari lambang dua negara konstituen Persemakmuran Polandia-Lituania, yaitu Elang Putih dari Polandia dan The

Jika para guru di Pulau Jawa mem­bingungkan pelaksanaan teknis kurikulum 2013, lain lagi masalah yang terjadi di Kota Padang. Wakil Kepala SDN 21 Jati Utara Sri Sugiarti mengatakan belum menge­tahui darimana informasi ku­rikulum 2013 bisa didapat. Di­rinya juga tidak pernah men­dapatkan draf kurikulum ini. Hal seperti ini, juga terjadi pada sebagian guru lainnya. Menurut Sri, sejauh ini kepala sekolah hanya membe­ritahukan kepada guru akan diterapkan kurikulum baru 2013 di bulan Juli mendatang. Bagai­mana penera­pannya dan seperti apa bentuk kurikulum ini juga tidak diketahui. “Dimana informasi kurikulum 2013 ini bisa didapat, saya juga tidak tahu. Informasi kurikulum ini pun simpang siur,” jelasnya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Indang Dewata mengatakan, sosialisasi kurikulum 2013, akan mulai efektif dengan adanya beberapa guru yang mendapatkan pela­tihan. Guru yang akan menda­patkan pelatihan ini disebut dengan Master Teacher . Diper­kirakan bul

Sumber Gambar : GuruPendidikan.Com 1) Pasal 27 UUD 1945, berbunyi: (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerinatah itu dengan tidak ada kecualinya”.  (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” 2) Pasal 28 UUD 1945 ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” 3) Pasal 28 A          Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya 4) Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5) Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri me